Sejak 2005 desakan untuk merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer telah mengemuka. Sistem ini dianggap menjadi alat langgengnya impunitas, karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili aparat militer yang melakukan tindak pidana umum.Proses di peradilan militer tertutup, tidak transparan dan tidak mengakomodir kepentingan korban. Pengkajian ini berangkat dari catatan atas pandangan,…
Buku ini berisi proses pemeriksaan Mahmillub (Mahkamah Militer Luar Biasa) terhadap tokoh-tokoh G 30 S. Penerbitan dari bahan otentik proses pemeriksaan Mahmillub ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah J.J. Menteri Panglima Pusat Angkatan Darat No. Prin.53/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 kepada Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat (Akademi Hukum Militer/ Perguruan Tinggi Hukum Militer).
Merupakan kumpulan berkas pengadilan mengenai kasus penembakan mahasiswa Trisakti 1998, yang mendudukkan dua orang anggota Polri sebagai terdakwa di pengadilan militer. --------------- Berisi Berita acara pemeriksaan, visum para korban, surat dakwaan, eksepsi, pleidoi, pembelaan, replik, duplik, putusan mahkaman militer dan mahkamah militer tinggi, serta kronologis kejadian.
Dilengkapi dengan terjemahan Rome Statute of International Criminal Court (ICC)