Diskusi RUU Pelindungan Data Pribadi Pemerintah dan DPR masih menemui jalan buntu. Musababnya, mereka belum sepakat mengenai independensi otoritas pelindungan data pribadi (otoritas PDP). Pemerintah masih kukuh pada posisinya, otoritas PDP harus berada di bawah Kementerian. Sementara DPR mengusulkan lembaga pengawas pelindungan data ini berdiri sendiri. Policy brief yang disusun oleh Koalisi …
Berbagai negara menetapkan data kesehatan sebagai data sensitif dalam regulasi pelindungan data pribadinya. Klasifikasi data sensitif tersebut tidak terlepas dari realita bagaimana kesehatan memiliki keitan erat dengan kehidupan langsung seorang individu. Selain itu, data kesehatan juga terdapat kaitannya dengan kebutuhan lainnya, seperti pekerjaan, asuransi, perbankan, hingga akses papan, dan …
Perlindungan saksi bukalah isu kemanusiaan semata, namun merupakan faktor strategis dalam proses peradilan dan dalam kerangka kerja HAM - perlindungan saksi merupakan suatu syarat yang diperlukan. Pengabaian hal ini akan mengabaikan proses pencarian kebenaran dan keadilan. Pengabaian yang dilakukan oleh pekerja HAM dan lainnya di lapangan mengenai perlindungan orang-orang yang bekerja sama deng…
Konferensi Nasional II Public Interest Lawyer Network (PIL-NET) : Pembelaan Kepentingan Publik Sebagai Pilar Perlindungan HAM dan Keadilan Sosial bagi Rakyat. Jakarta, 18-20 Maret 2014
Dampak langsung dari adanya proses feminisasi kemiskinan adalah meningkatnya frekuensi buruh migran perempuab yang bekerja di luar negeri. Massifnya buruh migran perempuan keluarga negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga (PRT) migran. Dari sisi prosentase jumlah, semakin nampak bahwa yang mendominasi migrasi TKI ke luar negeri adalah perempua…