Kajian ini mencoba mengisi kekosongan yang menyangkut kebijakan legislasi atau formulasi sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum Indonesia, menyangkut baik kebijakna faktual maupun kebijakan ideal. Hal ini sangat relevan mengingat tinginya tuntutan bisnis transnasional yang sarat dengan kebijakan terselubung yang dilakukan korporasi, yang untuk itu diperlukan hukum pidana yang akomodati…
Disertai studi kasus: Putusan-putusan pengadilan mengenai kasus korupsi dana reboisasi, tukar guling, dana bantuan likuiditas Bank Indonesia, pemberian kredit di atas batas maksimum, dan kredit macet