Ketatanegaraan Indonesia : Good Governance atau Good Governing Neoliberal Per…

Makalah ini hendak mengupas problematika ketatanegaraan Indonesia dari sudut pandang diskursus dan bagaimana ia bekerja untuk menfasilitasi kepentingan politik dominan dalam strategi pembaruan undang-undang. Secara lebih khusus, membongkar apa yang nampak dan yang tersembunyi di balik diskursus 'baik' dari good governance, utamanya dikaitkan-dengan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan…

Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada, dan pembahasan mengenai ketatanegaraan Indonesia khususnya setelah adanya Mahkamah Konstitusi. Berisi 8 bab. Bab 1 memberikan penjelasan mengenai teori negara hukum, korelasi negara hukum dan demokrasi. Bab selanjutnya, memberi penjelasan mengenai pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi…

Komisi negara independen: eksistensi independent agemcies sebagai cabang keku…

Buku ini mengidentifikasi keberadaan komisi negara independen (KNI) dalam redistribusi kekuasaan negara pascaamandemen UUD 1945. -- Kata pengantar: Fajrul Falaakh.

Jejak-jejak hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (sebuah bunga r…

Dualisme hukum Islam dan hukum nasional, masih merupakan pembicaraan yang hingga kini tetap mengemuka dan cukup menarik. Satu sisi, hukum Islam berkaitan dan terkait dengan apa yang diistilahkan oleh Khalid M. Ishaque (1986), yakni adanya pondasi literatur yang telah memperoleh tempat suci, yaitu hadis, fiqih, material rijal (rantai perawi) awal dan tafsir al-Quran. Posisi keterikatan tersebut …

Jurnal Law Review: Analisis hukum penyelenggaraan pemilu legislatif 2009

Edisi

Volume IX Nomor 1 Juli 2009

ISBN/ISSN

1412-2561

Deskripsi Fisik

209p.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Impeachment presiden: alasan tindak pidana pemberhentian presiden menurut UUD…

Buku ini memberi pemahaman utuh mengenai pengertian perbuatan-perbuatan melanggar hukum oleh presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Apa akibat hukum yang timbul dari tuduhan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh presiden.