Studi Advokasi Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi (RUU KMIP)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0853 STU

Optimalisasi kinerja komisi informasi: kertas konsep

Gambaran cerah tentang kehidupan bernegara yang lebih transparan semakin tampak jelas semenjak disahkannya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pernyataan ini tidak berlebihan karena memang UU KIP merupakan produk hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan-badan publik. Masyarakat berhak memperoleh semua gambaran kebijakan mau…

Human Rights Quarterly : a comparative and international journal of the socia…

Edisi

Volume 20 Number 1 February 1998

ISBN/ISSN

0275-0392

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Workshop on freedom of information and mass media in indonesia June 2005

Workshop ini diselenggarakan untuk para legislator, pembuat kebijakan, pejabat informasi pemerintah, pejabat keuangan dan administrasi pemerintah, organisasi masyarakat madani dan perwakilan dari media.Bertujuan membahas dan mengidentifikasi hambatan terhadap akses informasi mengenai transaksi kunci, kebijakan, undang-undang dan pelayanan pemerintah.

Digital Freedoms in International Law : Practical Step to Protect Human Right…

With around 2.3 billion users, the Internet has become part of the daily lives of a significant percentage of the global population, including for political debate and activism. While states are responsible for protecting human rights online under international law, companies responsible for Internet infrastructure, products and services can play an important supporting role. Companies also ha…

Kebebasan informasi milik siapa?

Buku ini diharapkan bisa mengingatkan publik mengenai latar belakang lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik.

Panduan mengenal hak atas informasi publik dan pemolisian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

151p.; 30cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0853 PAN

Laporan pemantauan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di institusi POLRI

Laporan uji coba pemantauan efektivitas pelaksanaan mekanisme pelayanan informasi publik dalam institusi Polri. Pemantauan dilakukan di wilayah NAD, Sumatera Utara, Jabodetabek, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Bali, Maluku, dan Papua.Pemantauan dilakukan terhadap 69 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polri, yaitu di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, dan P…

Menyelesaikan perkara tanpa prahara: penggunaan UU pers no.40/99 dalam sengke…

Buku ini dimaksudkan sebagai panduan dalam menyelesaikan sengketa pers. Di dalam buku ini dijabarkan langkah-langkah yang bisa dipilih bila menghadapi masalah dengan pers. Mekanisme yang dijabarkan dalam menyelesaikan sengketa pers itu sendiri telah diamanatkan Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Buku ini juga memuat sejumlah kasus yang ditangani oleh Dewan Pers dengan berpegang …

Titian jalan demokrasi: peranan kebebasan pers untuk budaya komunikasi politik

Buku ini berisi 52 tulisan-tulisan A. Muis yang pernah dimuat di Harian Kompas sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1999. Tulisan-tulisa yang merupakan respons atas isu aktual yang sedang hangat cukup mendominasi isi buku, terutama yang berkaitan dengan masalah jurnalistik, hukum pers, dan komunikasi. Isu aktual yang sedang aktual pada masa tulisan tersebut dimuat. ------------- Masalah m…