Hukum Acara Pidana Indonesia

Edisi

Edisi revisi

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 337p.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 AND h

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 RAN

KUHP dan KUHAP: dilengkapi yurisprudensi MA dan Hoge raad

Manfaat terpenting dari ditulisnya buku KUHP dan KUHAP ini adalah memberikan pengertian baik yang tersirat maupun yang tersurat, sehingga maksud didalamnya tidak melenceng. Diperkaya dengan keputusan2 MA dan arrest2 hoge raad, dan juga revisi penting pada beberapa pasal dalam KUHP jis. UU no. 1 tahun 1946

Hukum acara pidana: Surat resmi advokat di pengadilan

Buku ini secara khusus disusun untuk membantu mahasiswa dalam menguasai "produk" advokat dalam konteks peradilan pidana, sebelum mereka menjadi sarjana hukum dan memasuki dunia profesi hukum in casu sebagai advokat.

Hukum acara pidana: surat-surat resmi di pengadilan oleh advokat : praperadil…

Buku ini menyajikan dan mambahas surat-surat yang harus dipersiapkan dan diajukan oleh advokat di depan pengadilan.

Sejarah pembaruan KUHP dan KUHAP

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 132p.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SYA s

Undang-undang hukum acara pidana dan proses pembahasannya

Berisi proses pembuatan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Pembatasan perkara: strategi mendorong peradilan cepat, murah, efisien, dan b…

Buku ini merupakan hasil penelitian mengenai pentingnya pembatasan perkara di Mahkamah Agung RI (MA) sebagai respon atas permasalahan tungakan perkara (case backlog) di MA. Penelitian in menyimpulkan strategi pembatasan perkara bisa dilakukan dengan perubahan-perubahan mendasar, seperti: perubahan struktur pengadilan, perbaikan manajemen perkara, penguatan pengadilan di tingkat pertama dan band…

Tanggapan atas rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana: Dept.Kum d…

Menguraikan materi-materi tanggapan atas rancangan undang-undang RI tentang hukum acara pidana dari Departemen Hukum dan HAM RI sesuai dengan karakteristik hukum responsif menurut Nonet Selznik yaitu dengan lebih mengutamakan hak korban, hak pelapor, hak asasi dan hak tersangka secara seimbang bukan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada aparat penegak hukum tanpa adanya tanggung jawab …

Perlindungan saksi dan korban bagi kelompok rentan dalam RUU KUHAP dan manaje…

Bagian VI dan VII dari kertas posisi ini memuat isu perlindungan saksi dan korban dalam RUU KUHAP bagi perempuan.