Berisi: alur penanganan laporan/ pengaduan.
Workshop ini diselenggarakan untuk para legislator, pembuat kebijakan, pejabat informasi pemerintah, pejabat keuangan dan administrasi pemerintah, organisasi masyarakat madani dan perwakilan dari media.Bertujuan membahas dan mengidentifikasi hambatan terhadap akses informasi mengenai transaksi kunci, kebijakan, undang-undang dan pelayanan pemerintah.
Prosiding Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VIII, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Berisi rekomendasi berkaitan dengan reformasi hukum yang berkeadilan di Indonesia, disusun oleh Komisi Hukum Nasional yang dibentuk berlandaskan Keputusan Presiden Nomort 15 Tahun 2000. -- Daftar Isi antara lain: Upaya membangun birokrasi pemerintah berlandaskan prinsip good governance; Upaya membangun Lembaga legislatif yang aspiratif dan berwibawa; Upaya membangun lembaga peradilan yang menju…
Buku ini menghimpun pandangan mengenai agenda pembaharuan hukum berdasarkan UUD 1945 dalam rangka kebijakan penataan hukum Indonesia pasca reformasi. - Daftar Isi berisi antara lain: Desain pembangunan hukum; Memberantas korupsi dan pencucian uang; Akuntabilitas lembaga penegak hukum dan advokat; Profesi hukum dan pendidikan tinggi hukum (standar minimum profesi polisi, jaksa).
Menyajikan kritik terhadap agenda good governance dan dampak2 praktisnya pada pembangunan ekonomi dan politik di negara2 Afrika sub-Sahara.Indonesia bisa mengambil hikmah darinya karena tantangan yang dihadapi nyaris sama, yaitu rezim kebenaran dalam wacana dominan yang diusung dan disusun oleh lembaga2 donor internasional.