Pada dasarnya bisnis militer dalam berbagai bentuk, level keterlibatan dan bidang hal yang mudah ditemukan di berbagai tempat di Indonesia dan diketahui Umum. Persoalannya, banyak yang menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa dan ditolerir. Tidak banyak yang menilai hal tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugas utama militer dan mengakibatka hilangnya rofesionalisme militer.
Laporan ini menelusuri masalah pembiayaan sendiri pihak militer di Indonesia, dampaknya terhadap hak asasi manusia, serta kelemahan yang ada dalam rencana pemerintah untuk mengatasi masalah ini. ------------------- Ringkasan dan rekomendasi tersedia dalam bahasa Indonesia.
Menyampaikan sejumlah problem mengenai sepak terjang PT Freeport Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di bumi Papua, juga menyinggung bisnis militer yang berlangsung di sana. Selain itu dipaparkan juga sejumlah informasi mengenai kontrak karya PT FI. ----------------- Lampiran berisi tabel daftar pembunuhan di Tembagapura dan Timika 1994-1995
Kasus sengketa penguasaan tanah di Pasuruan antara masyarakat dengna TNI AL terkait tanah yang kini digunakan sebagai Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL, dapat dikatakan sebagai miniatur konflik penguasaan tanah antara masyarakat dengan militer di Indonesia. Dalam banyak kasus, sebagaimana juga terjadi di Pasuruan, sengketa ini kerap dipenuhi oleh berbagai tindak kekerasan atau aksi penemb…
Buku ini penting untuk mengingatkan bahwa kemunculan berbagai korporasi militer dan bisnis keamanan swasta adalah konsekuensi tidak terhindarkan dari berjalannya proyek kapitalisme pasar yang selalu membutuhkan saudara kembarnya yakni jaminan keamanan secara global.
Provides a deep analysis about the history of military involvement in commerce and the implication for the military institution in the respective countries. The military business emerges from a condition where the armed forces are very active in politics because they have a significant role during the war of independence in Indonesia, Burma, Philippines, and South Korea.
Buku ini ditulis berdasarkan penelitian LIPI atas instruksi Presiden pada tahun 1995.Dimaksudkan untuk memberi gambaran dalam memahami berbagai ekses dari hubungan ABRI dan bisnis.
Reformasi sektor keamanan berupaya mendorong lembaga atau institusi yang bertanggung jawab di dalam keamanan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tata nilai demokrasi, profesionalisme dan berdasarkan pada prinsip good governance. Reformasi tersebut diharapkan akan menciptakan sistem keamanan yang berfungsi dengan baik dan efektif.
Ringkasan dan rekomendasi, laporan selengkapnya dalam bahasa Inggris