Buku ini berisi sejarah Angkatan Darat Indonesia dan bigrafi singkat orang-orang yang pernah menduduki jabatan Perwira Tinggi Angkatan Darat Indonesia (TNI-AD)
Integrasi aspek-aspek profesionalisme Barat dengan etika satria - yang diangkat dari sejarah dan legenda Jawa- sangat berpengaruh pada san mewarnai sikap dan perilaku militer. Proses integrasi ini tidak semata-mata merupakan suatu perhanan nilai-nilai budaya yang bersifat reaktif, melainkan suatu proses definisi-diri yang esensial bagi pengembangan potensi politik para perwira. Kecenderungan in…
Buku ini mencoba mengungkapkan keterlibatan Kopassus dalam politik modern Indonesia.
Buku ini diangkat dari sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim peneliti lapangan dengan tajuk Hubungan=Militer dalam Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Wilayah Kodam IX Uayana.`
Jurnalisme adalah mata dan telinga demokrasi. Pentingnya jurnalisme dalam menyebarkan informasi yang menjadi kepentingan publik barangkali tidak lebih baik digambarkan dalambidang hubungan sipil militer. Buku ini berisi kumpulan artikel dari para alumni dua program peltihan jurnalistik mengenai hubungan sipil militer di Indonesia yang diselenggarakan NDI bekerjasama dengan LPDS pada tahun 2000
Hasil sebuah penelitian yang mengkaji respons militer terhadap gerakan prodemokrasi di Indonesia terutama pada tahun 1990-1998. Penulis mencoba mempertanyakan mengapa peran sosial-politik militer berdampak negatif dan bagaimana pola-pola respons negatif militer terhadap gerakan prodemokrasi. Ditemukan bahwa respons negatif itu dapat dijelaskan melalui perspektif ekonomi, politik dan kekuasaan. …
Berisi pemhasan komprehensif mengenai substansi dan prinsip yang berlaku dalam peradilan militer, mengenai proses pembahasan perubahan UU ini, termasuk analisa kritis terhadap UU Peradilan Militer yang sedang dibahas.
Buku ini memberi gambaran bahwa reformasi di sektor keamanan masih belum selesai, walau sewindu sudah berjalan. Dalam dua tahun pemerintahan SBY-JK sekarang ini, belum satupun dari 17 program legislasi nasional 2004-2009 yang terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan.
Reformasi sektor keamanan berupaya mendorong lembaga atau institusi yang bertanggung jawab di dalam keamanan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tata nilai demokrasi, profesionalisme dan berdasarkan pada prinsip good governance. Reformasi tersebut diharapkan akan menciptakan sistem keamanan yang berfungsi dengan baik dan efektif.