KUHAP yang berperspektif HAM dan berkeadilan gender: Daftar inventarisasi mas…

Komite Untuk Reformasi Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyelesaikan DIM RUU KUHAP. Terdapat berbagai masalah krusial di dalam RUU KUHAP, yaitu isu Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP),penyadapan, upaya hukum, alat bukti, hak tersangka/terdakwa dan perlindungan saksi dan korban. Isu-isu tersebut seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, dan proses hu…

Fair trials manual

The manual covers pre-trial rights, rights at trial and during appeals, and special cases including death penalty trilas, cases involving children, and fair trial rights during armed conflict.

Reformasi POLRI dan gagasan tentang penanganan konflik kekerasan di Indonesia

Kumpulan tulisan di buku ini mengetengahkan wacana reformasi POLRI dan masalah-masalah yang dihadapi serta persoalan-persoalan praktis jika kebijakan dan strategi Polmas (perpolisian masyarakat).

Dinamika reformasi di Indonesia : Problematika peranan kekuatan politik statu…

Skripsi ini bertujuan mengetahui secara lebih mendalam dinamika reformasi di Indonesia dengan ada atau tidaknya peranan kekuatan politik status quo Orde Baru dalam pemerintahan SBY-JK (Soesilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla) 2004-2007.

Delik penodaan agama dan kehidupan beragama dalam RUU KUHP

Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU KUHP yang akan mengganti KUHP lama. Penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang diberikan, terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, agar perumusan RUU KUHP tidak menciderai demokrasi, kebebasan beragama/berkeyakinan, menghargai pluralisme dan sebagainya elemen-elemen masyarakat perlu didorong untuk terlibat se…

Human Rights Quarterly : a comparative and international journal of the socia…

Edisi

Volume 20 Number 1 February 1998

ISBN/ISSN

0275-0392

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Menuju sistem peradilan militer yang sesuai dengan reformasi hukum nasional d…

Prosiding workshop

Workshop on freedom of information and mass media in indonesia June 2005

Workshop ini diselenggarakan untuk para legislator, pembuat kebijakan, pejabat informasi pemerintah, pejabat keuangan dan administrasi pemerintah, organisasi masyarakat madani dan perwakilan dari media.Bertujuan membahas dan mengidentifikasi hambatan terhadap akses informasi mengenai transaksi kunci, kebijakan, undang-undang dan pelayanan pemerintah.

Pokok-pokok pikiran tentang RUU ORMAS (Rancangan Undang-undang Kemasyarakatan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

323.47 POK

Dari lokal mengepung nasional: Dinamika proses legislasi kebebasan memperoleh…

Perjalanan advokasi rancangan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik.