Kamuflase hijau: membedah ideologi lingkungan perusahaan-perusahaan transnasi…

Buku ini berupaya membedah citra penyelamat lingkungan dan pengentas kemiskinan dari perusahaan-perusahaan transnasional, yang ternyata hanya sekedar retorika. Di samping itu, buku ini mendorong pola-pola penguatan masyarakat untuk melawan tindakan-tindakan destruktif dari perusahaan transnasional dan berjuang untuk mengembalikan penguasaan atas lingkungan dan makna kehidupan masyarakat itu sen…

Bre-X: sebungkah emas di kaki pelangi

Buku ini membahas mengenai kasus Bre-X (pertambangan emas di Kalimantan Timur)

Menegakkan kedaulatan rakyat: tiga dasar partisipasi politik

Buku ini berisi sebuah usulan tentang 3 Rancangan Undang-undang (RUU) bidang politik. RUU tentang Dewan Perwakilan Rakyat serta Utusan Daerah dan Golongan, RUU tentang Partai Politik, dan RUU tentang Pemilihan Umum. Tiga Undang-undang ini adalah dasar utama yang mengatur dan melindungi hak partisipasi rakyat dalam politik, dalam kerangka besar menegakkan kedaulatan Rakyat.

Perekonomian rakyat: semiloka perekonomian rakyat jaringan kerja - Lembaga Pe…

Semiloka perekonomian rakyat Jaringan Kerja - Lembaga Pelayanan Kristen-- Region Jawa Tengah-DIY, 31 Juli-1 Agustus 2000; Region Sumatera, 28-31 Agustus 2000; Region Nusa Tenggara Timur, 23-25 Oktober 2000. Sejarah membuktikan setiap kekuatan yang memisahkan Kekuasaan dan politik ekonomi dengan Moralitas pada akhirnya bagai bumerang yang menghancurkan kekuatan itu kembali, cepat atau lamba…

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-114/J.A/10/1989 Tentang C…

Surat keputusan ini memuat delapan butir keputusan Jaksa Agung mengenai pengangkatan anggota clearing house, tugas pokoknya, rincian tugas dan fungsi, mekanisme rapat, tata cara penelitian dan tolok ukurnya, dan biaya kegiatan clearing house. Lampiran dari surat keputusan berisi nama dan jabatan anggota clearing house dan petunjuk pelaksanaan.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-051/J.A/05/1996 Tentang C…

Berisi: 1. Surat Keputusan Jaksa Agung RI tentang clearing house--2. Petunjuk pelaksanaan clearing house Kejaksaan Agung RI.

Bengawan Solo riwayatmu kini potret kerusakan lingkungan DAS Bengawan Solo

DAS Bengawan Solo mempunyai Sub DAS sebanyak 26 yang kesemuanya memberi potensi ancaman banjir di dukung dengan struktur tanah yang ada di DAS Bengawan Solo masuk katagori tanah latosol mencapai 463 ribu lebih sehingga kurang mampu menyerap air hujan dan hancurnya hutan akibat ilegal loging dan alih fungsi lahan mempercepat proses sendimintasi, banjir dan hancurnya sungai Bengawan Solo. DA…

Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pilar penting dalam pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum. Peradilan ini melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pejabat tata usaha negara. Sayangnya, belum banyak kepustakaan dalam bahasa Indonesia yang menuliskan secara mendalam dan komprehensif mengenai bidang kajian ini. Buku yang ditulis oleh Dr. Andriaan W. Bedner, seora…

Nyoman Gunarsa jalan panjang martir hak cipta dan eksaminasi atas putusan beb…

Pengadilan di Indonesia sepertinya belum bisa bebas dari intervensi kekuatan politik, maupun ekonomi. Bahkan kondisi lembaga peradilan cukup mengkhawatirkan. Sebutan untuk kejahatan di lembaga peradilan sudah sampai pada tingkatan "mafia peradilan". Jika kita mempelajari mafia di beberapa negara maka mafia adalah sebuah kelompok kejahatan terorganisasi, dengan tingkat kemampuan tinggi dalam mel…

Hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia (Hapertun Indonesia)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-53-5

Deskripsi Fisik

x, 299 p.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 SOE h