Buku ini menyajikan hasil eksaminasi publik terhadap hasil putusan Pengadilan HAM kasus Abepura yang terjadi pada 7 Desember 2000. Eksaminasi ini menggunakan pendekatan legal, baik hukum pidana internasional dan nasional maupun hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Hasil yang didapatkan dari eksaminasi ini adalah bahwa keputusan tidak bersalah oleh hakim terhadap terdakwa sungguh …
Diskusi RUU Pelindungan Data Pribadi Pemerintah dan DPR masih menemui jalan buntu. Musababnya, mereka belum sepakat mengenai independensi otoritas pelindungan data pribadi (otoritas PDP). Pemerintah masih kukuh pada posisinya, otoritas PDP harus berada di bawah Kementerian. Sementara DPR mengusulkan lembaga pengawas pelindungan data ini berdiri sendiri. Policy brief yang disusun oleh Koalisi …
Memperkuat Gerakan Advokasi Hak Asasi Manusia melalui Aktivisme Yudisial dan Mobilisasi Hukum: Refleksi Pendampingan Pil-Net atas kasus Japin dan Vitalis Andi
Berbagai negara menetapkan data kesehatan sebagai data sensitif dalam regulasi pelindungan data pribadinya. Klasifikasi data sensitif tersebut tidak terlepas dari realita bagaimana kesehatan memiliki keitan erat dengan kehidupan langsung seorang individu. Selain itu, data kesehatan juga terdapat kaitannya dengan kebutuhan lainnya, seperti pekerjaan, asuransi, perbankan, hingga akses papan, dan …
Membahas problematika hierarki peraturan perundangan-undangan dan pengujian peraturan perundangan-undangan pasca orde baru.
Buku ini ditulis untuk para analis, praktisi, dan pembuat kebijakan pertanian serta mahasiswa yang tertarik untuk memperkenalkan sebuah metode analisis ekonomi dan kebijakan atas investasi kebijakan publik, yaitu Policy Analysis Matrix (PAM). Pendekatan PAM telah digunakan secara luas dalam kegiatan analisis kebijakan pertanian.
Buku tesis dengan judul “Termarjinalisasi Kelapa Sawit: Resistensi dan Coping Orang Workwana Papua” ini mengulas berkaitan dengan dampak kelapa sawit bagi penduduk Kampung Workwana Distrik Arso. Ketika kelapa sawit masuk di Papua, Distrik Arso saat itu merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura. Wilayah Kabupaten Jayapura kala itu mempunyai wilayah yang amat luas. Wilayah yang begitu luas kem…
Jurnal ini mengenai hukum adat masyarakat terhadap wilayah, pemilik wilayah dan hak hukum untuk memahami secara kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012.
Naskah dalam buku ini memberikan pengantar dan gambaran singkat mengenai proses, subtansi, termasuk analisis dampak jika pasal-pasal dalam RUU tidak dihilangkan, dihapus, atau direvisi. Tulisan ini dimulai dari pembahasan RUU Peradilan, RUU Rahasia Negara, dan RUU KUHP.