Melawan diskriminasi ras dan etnis: setahun perjalanan Solidaritas Nusa Bangsa

Daftar Isi: - Sambuatan Ketua Dewan Pekerja Solidaritas Nusa Bangsa - Bagian 1 : Laporan kerja pelaksanaan program Solidaritas Nusa Bangsa - Bagian 2 : Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Solidaritas Nusa Bangsa - Bagian 3 : Refleksi akhir tahun 1998 Solidaritas Nusa Bangsa - Bagian 4 : Kumpulan pidato Solidaritas Nusa Bangsa - Bagian 5 : Catatan pengalaman dalam menghadapi praktek dis…

Negara dan etnis Tionghoa: kasus Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 8391 99 3

Deskripsi Fisik

295 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

305.895 105 98 LEO n

Rancangan Undang-Undang anti diskriminasi ras dan etnis

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 100 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.087 3 RAN

Indonesia menuju penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial

Berisi Naskah-naskah Akademis RUU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, Solidaritas Nusa Bangsa serta Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi bertempat di Hotel Paragon Jakarta, tanggal 10 - 11 Mei 1999

Anti Cina, kapitalisme Cina dan gerakan Cina: sejarah etnis Cina di Indonesia

Buku ini adalah kumpulan tulisan Onghokham (1933-2007) yang tersebar di berbagai media dengan tema sejarah Cina di Indonesia.

Konflik dan integrasi TNI AD

Literatur tentang sejarah perkembangan TNI AD dan dinamika internalnya.Ditulis oleh pelaku khususnya di masa-masa 1970-an hingga tahun 2000 awal. Menggambarkan seorang tentara melihat sejarahnya sendiri dan bagaimana sebagai salah seorang pelaku ia melihat peristiwa-peristiwa politik yang dilaluinya.

Gambaran reformasi TNI dalam UU TNI

Menampilkan pembahasan dalam Undang-Undang TNI khususnya pemikiran ke depan terhadap reformasi baik di tubuh TNI maupun reformasi di dalam Undang-Undang TNI. Diharapkan dengan adanya perubahan regulasi dalam TNI akan mampu menerapkan prinsip good governance ke sektor pertahanan. Buku ini juga menjabarkan secara mendalam persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia untuk secara penuh mengimplemen…

Anggaran Daerah untuk TNI: Ancaman bagi Kontrol Sipil terhadap Militer (Studi…

Pengelolaan anggaran pertahanan ini sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. KArena pada hakekatnya, fungsi pertahanan adalah fungsi penyediaan barang publik berupa terpeliharanya integritas bangsa serta terwujudnya rasa aman bagi rakyat untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Hibah dan bantuan yang langsung diberikan kepada TNI bisa membahayakan sistem pertahanan nasional. Perlu digari…

Menuju TNI yang profesional: restrukturisasi bisnis TNI = Toward professional…

Militer yang profesional dibawah kontrol sipil merupakan sebuah unsur yang penting bagi setiap demokrasi, oleh karenanya reformasi dalam tubuh militer Indonesia (TNI) menjadi sebuah komponen penting bagi proses demokratisasi di Indonesia saat ini. dan sebaiknya bisnis TNI dijadikan pusat perhatian dalam perdebatan mengenai reformasi.

Menuju TNI profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik: perjalanan advok…

Merupakan satu bentuk dokumentasi dari berbagai dinamika dalam advokasi RUU TNI.Menurut koalisi ini RUU TNI tidak sempurna dan tidak mencerminkan aturan yang mendorong proses reformasi TNI.Reformasi TNI harus terlihat dalm semangat UU, yang didalamnya mengatur dan mengarahkan pembentukan TNI yang profesional, yang tidak lagi berpolitik, berbisnis dan hanya bergerak di wilayah pertahanan.