Ditapis dengan
From the SADF to the SANDF: safeguarding South Africa for a better life for all?
This paper focuses on violence in relation to the South African Defense Force (SADF) in the 1980s and early 1990s, and the South African National Defence Force (SANDF) in the post-1994 dispensation. During that latter period, the military has undergone significant change in the context of South Africa's broader transition from authoritarian to democratic rule.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Violence and Transition Series, Volume 7, 2002
- No. Panggil
- -
Journal of international affairs : Seeking international justice : The Role o…
The abssence of reckoning in Bosnia/Ed Vulliamy, Responses to the Rwandan genocide/Michael P. Scharf, Five cases of Rwanda's Criminal Tribunal/ Brenda Sue thornton, Truth and reconciliation in South Africa/ paul Van Zyl, The Disappeared in Argentina/ Luis Moreno Ocampo, Elusive justice in Cambodia/Stephen P. Marks, The Peace process in Northern Ireland/ Seamus Dunn, Sanctions against Iraq/ Davi…
- Edisi
- Volume 52 No. 2 Spring 1999
- ISBN/ISSN
- 0022 197X
- Deskripsi Fisik
- 839 hal.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Transformative justice: charting a path to reconciliation
First, the transformative institution must, in form and in content, exemplify the values it seeks to promote in the society at large. The content of TRC's criticism of its own organic act ranged from mild annoyance -- for instance, over the use of term 'victim' rather than survivor-- to severe frustration over the limitation in the legislation both in time and in scope.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 75 hal.
- Judul Seri
- International Legal perspectives, 2001-2002
- No. Panggil
- INT XV.00 Dal t
Adios amnesty : prosecutorial discretion and military trials in Argentina
Federal judges in Argentina fulfill the roles of both presocutor and judge. This note suggests that the time is right to presocute the military in Argentina, but argues that the current system that grants no presecutorial discretion is too constrictive.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 28 hal.
- Judul Seri
- Texas International Law Journal, 2002
- No. Panggil
- AMS XV.00 Bro a
Accountability for international crime and serious violations of fundamental …
Dealing with the grieving, with accountability and forgiveness, and with the rehabilitation of victims and perpetrators will be a painful and delicate process. More recently, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia has confirmed the norm that the use of mass rape constitutes a war crime under certain circumstances.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 23 hal.
- Judul Seri
- Law and contemporary problems, 1996
- No. Panggil
- INT XV.00 Kri a
Dwi-fungsi TNI, militerisme dan pelanggaran HAM
Artikel ini mecoba mengungkapkan pengaruh dwi fungsi TNI terhadap pengelolaan pemerintahan dan terjadinya tindak pelanggaran HAM selama kekuasaan rezim politik Orde Baru. hal ini kemudian telah melahirkan budaya militer. (p.249-272)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Komisi kebenaran dan rekonsiliasi: antologi esai [draft buku]
- No. Panggil
- INA XV.01 Kom
Pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif sejarah, masalah periodisasi d…
Artikel ini mengupas mengenai periodisasi dan cara pengungkapan pelanggaran HAM di Indonesia (p.232-248)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Komisi kebenaran dan rekonsiliasi: antologi esai [draft buku]
- No. Panggil
- INA XV.01 Kom
Lima belas komisi kebenaran 1974-1994, sebuah studi perbandingan
(p.171-231)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Komisi kebenaran dan rekonsiliasi: antologi esai [draft buku]
- No. Panggil
- INA XV.01 Kom
Berjuang mengungkapkan kebenaran dan 'mengadili' masa lampau, pengalaman raky…
(p.102-170)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Komisi kebenaran dan rekonsiliasi: antologi esai [draft buku]
- No. Panggil
- INA XV.01 Kom
Kontroversi pemberian amnesti masa transisi politik
Artikel ini mencoba mendiskusikan berbagai kontroversi yang muncul di sekitar kebijakan pemberian amnesti pada masa transisi politik, kompatibilitasnya dengan hukum internasional. (p.88-101)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Komisi kebenaran dan rekonsiliasi: antologi esai [draft buku]
- No. Panggil
- INA XV.01 Kom
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah