Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU KUHP yang akan mengganti KUHP lama. Penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang diberikan, terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, agar perumusan RUU KUHP tidak menciderai demokrasi, kebebasan beragama/berkeyakinan, menghargai pluralisme dan sebagainya elemen-elemen masyarakat perlu didorong untuk terlibat se…
This study assesses blasphemy and religious insult laws in Algeria, Egypt,Greece, Indonesia, Malaysia, Pakistan, and Poland, analyzing their compatibility with international law and their impact on human rights. By definition, these laws, which are designed to protect religious institutions, doctrines, figures, and concepts—in other words, nonhuman entities and ideas—from insult or offense,…
Berisi antara lain: Penodaan agama; penolakan pembangunan gereja; isu pemurtadan; tes baca tulis Al Qur'an; penolakan uji materiil uu peradilan agama. Lampiran tabel kekerasan terhadap warga Ahmadiyah pasca SKB 3 menteri 9 Juni 2008 dan matriks razia Ramadhan.
Buku ini menguraikan sikap sejarah dan politik organisasi-organisasi masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggantikan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Berisi rekaman perdebatan ilmiah, formal dan terbuka di mimbar hukum mengenai pemikiran konstitusional yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan UU …