Saatnya militer keluar dari kancah politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95911-3-9

Deskripsi Fisik

iv, 118 p.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

355 RIV s

Hubungan sipil-militer dan transisi demokrasi di Indonesia: persepsi sipil da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8026-68-3

Deskripsi Fisik

vi, 178 p.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

355 HUB

Dwifungsi ABRI: perkembangan dan peranannya dalam kehidupan politik di Indonesia

Edisi

cet.8

ISBN/ISSN

979-420-234-7

Deskripsi Fisik

xiii, 219 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

355.03 DWI

Konstitusionalisme dan hubungan sipil militer

Paper ini membahas hubungan sipil dan militer yang dikaitkan dengan konstitusi

Financing military rule: the Clinton administration, the World Bank and Indon…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 48 p.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

355.1 PRO f

Politik militer dalam transisi demokrasi Indonesia: catatan Kontras paska per…

Penulisan laporan ini ditujukan kepada para pengambil kebijakan dibadan legislatif dan eksekutuf negara baik eriode saat itu maupun yang akan datang. Dengan harapan, menjadi bahan masukan dalam proses pengambilan kebijakan politik, terutama berkenaan dengan reformasi dikelembagaan tubuh tentara. dalam hal ini kontras menggaris baeahi pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dalam mendorong perbaika…

Gambaran reformasi TNI dalam UU TNI

Menampilkan pembahasan dalam Undang-Undang TNI khususnya pemikiran ke depan terhadap reformasi baik di tubuh TNI maupun reformasi di dalam Undang-Undang TNI. Diharapkan dengan adanya perubahan regulasi dalam TNI akan mampu menerapkan prinsip good governance ke sektor pertahanan. Buku ini juga menjabarkan secara mendalam persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia untuk secara penuh mengimplemen…

Anggaran Daerah untuk TNI: Ancaman bagi Kontrol Sipil terhadap Militer (Studi…

Pengelolaan anggaran pertahanan ini sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. KArena pada hakekatnya, fungsi pertahanan adalah fungsi penyediaan barang publik berupa terpeliharanya integritas bangsa serta terwujudnya rasa aman bagi rakyat untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Hibah dan bantuan yang langsung diberikan kepada TNI bisa membahayakan sistem pertahanan nasional. Perlu digari…

Demiliterisasi tentara : pasang surut politik militer 1945-2004

Sudah saatnya militer kembali ke barak untuk mengawal proses demokratisasi. Keterlibatan miiter yang terlampau jauh dalam politik tak boleh teulangi, demi tegaknya civil society yang pluralis, berkeadaban, dan demokratis. Begitulah kesimpulan dari buku ini.

Reformasi ekonomi pertahanan di Indonesia: laporan penelitian = Indonesia's d…

Tujuan utama dari buku ini adalah menginisiasi reformasi ekonomi pertahanan dengan mengusulkan langkah-langkah efisiensi penggunaan anggaran pertahanan serta pengelolaan alutsista.Langkah-langkah efisiensi tersebut harus dijadikan bagian integral dari perencanaan strategis pertahanan Indonesia untuk jangka menengah dan panjang.