Buku panduan ini ditujukan untuk membantu perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan. Bertujuan memperkuat usaha politis dan lobi ornop dalam mempengaruhi kebijakan nasional dan internasional terkait dengan perdagangan perempuan dan anak-anak.
Buku ini digunakan untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan yang terkait, khususnya komunitas buruh migran untuk dapat memonitor dan mendukung implementasi konvensi ini. -- dilengkapi dengan 1 buklet suplemen perangkat kerja mandiri. Membahas peranan ketentuan konvensi buruh migran dan membandingkan ketentuan terkait dalam instrumen HAM PBB.
Penelitian yang dilakukan Migrant Care ini melihat seluruh kebijakan yang telah ada mengenai migrasi tenaga kerja sejak masa kolonial hingga tahun 2012, ketika pemerintahan Indonesia telah meratifikasi International Convention on The Protection on The All Rights Migrant Workers and Their Families pada 12 April 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi titik permasalahan dari kebijak…
Lampiran berisi: Tabel kasus buruh migran di Indonesia tahun 2002.
Salah satu potret nyata dari keberpihakan pemerintah dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Negara, yang direpresentasikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menganalisis tahun 2004-2010, terbukti tidak dapat melindungi buruh migran perempuan, utamanya yang bekerja di negeri Jiran, Malaysia. K…
Judul asli= A UN Road Map: a guide for Asian NGOs to the International Human Rights System and Other Mechanisms
Dokumen ini memberikan gambaran tentang posisi Indonesia terhadap Konvensi Migran 1990, sehingga bis amenjadi pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan DPR RI untuk meratifikasi konvensi ini, karena pada praktiknya, UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri (PPTKLN) ataupun perjanjian-perjanjian bilateral deng…