Tiga topik buku ini menunjukkan bahwa keamanan dimengerti sebagai sesuatu yang bersifat menyeluruh dan bahwa ancaman militer maupun non militer dapat terjadi terhadap negara maupun warganegara. Sementara itu demokrasi ditafsirkan sebagai keniscayaan untuk menampilkan diri ke dalam mekanisme pengambilan keputusan yang dibingkai oleh ketentuan hukum dan dilaksanakan oleh instrumen yang bertanggun…
Buku putih yang berisi pernyataan kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi tugas2 pertahanan di masa datang, pernyataan keluar pada waktu jabatan menteri pertahanan di pegang Matori Abdul Djalil.
Tujuan utama dari buku ini adalah menginisiasi reformasi ekonomi pertahanan dengan mengusulkan langkah-langkah efisiensi penggunaan anggaran pertahanan serta pengelolaan alutsista.Langkah-langkah efisiensi tersebut harus dijadikan bagian integral dari perencanaan strategis pertahanan Indonesia untuk jangka menengah dan panjang.
Militer yang profesional dibawah kontrol sipil merupakan sebuah unsur yang penting bagi setiap demokrasi, oleh karenanya reformasi dalam tubuh militer Indonesia (TNI) menjadi sebuah komponen penting bagi proses demokratisasi di Indonesia saat ini. dan sebaiknya bisnis TNI dijadikan pusat perhatian dalam perdebatan mengenai reformasi.
Reformasi dalam bidang keamanan dan pertahanan merupakan suatu persyaratan mutlak menuju supremasi sipil yang menjadi dasar perkembangan demokrasi dalam suatu negara. Tren reformasi ini melanda Amerika Latin, Afrika, Asia, da Eropa Timur, dan menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan terutama setelah UNDP memperkenalkan konsep human security tahun 1994. Konsep ini menje…
Lampiran berisi : draft usulan RUU pertahanan dan keamanan negara dan draft usulan penjelasannya, versi Pokja ProPatria.
Buku ini memberi gambaran bahwa reformasi di sektor keamanan masih belum selesai, walau sewindu sudah berjalan. Dalam dua tahun pemerintahan SBY-JK sekarang ini, belum satupun dari 17 program legislasi nasional 2004-2009 yang terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan.
Reformasi sektor keamanan berupaya mendorong lembaga atau institusi yang bertanggung jawab di dalam keamanan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tata nilai demokrasi, profesionalisme dan berdasarkan pada prinsip good governance. Reformasi tersebut diharapkan akan menciptakan sistem keamanan yang berfungsi dengan baik dan efektif.
Memaparkan hasil kaji ulang berbagai permasalahan reformasi sektor keamanan Indonesia. Mencerminkan pergolakan pemikiran sebagian kalangan masyarakat yang memiliki kepedulian mendalam terhadap masa depan serta perjalanan panjang reformasi sektor keamanan di Indonesia
p. 46-56