Daftar isi berisi dakwaan, putusan dan dokumen pendukung lain persidangan ICTR dan ICTY.
Peradilan skandal korupsi mantan ketua DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 (Mardijo), yang divonis hanya 2 tahun percobaan.
Daftar isi: 1.Politik pembangunan hukum nasional, 2.Konstitusi dalam berbagai lapisan makna, 3.Aspek konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, 4.Mendamaikan politik identitas dan modernitas, 5. Jika MK menafsir tindak pidana korupsi, 6. Sistem peradilan kita harus dibenahi, 7. Undang-undang tanpa pengesahan presiden
Menguraikan praktek pengoperasian, penjualan, dan transplantasi organ tubuh yang diambil dari tubuh pengikut Falun Gong di China. Dilengkapi dengan transkrip wawancara saksi.
This book focuses on the role of corporations within the trading system and the complex relationships between corporations, nation states and international organisations.
Buku ini menjawab pertanyaan krusial mengenai terjadinya konflik komunal atau kerusuhan sosial atau konflik horizontal, mengenai keterlibatan, peran dan pola hubungan negara dan masyarakat dalam proses resolusi konflik di daerah.
Berisi tinjauan buku: Labour left out: Canada's failure to protect and promote collective bargaining as human rights/Roy J. Adams; Criminal case 40/61, the trial of Adolf Eichmann: An eyewitness account/ Harry Mulisch; Keepers of the flame:understanding Amnesty International/ Stephen Hopgood; International human rights lexicon/ Susan Marks and Andrew Clapham; Human rights and gender violence:tr…
Salah satu kesimpulan penting dari buku ini adalah bahwa gerakan Islam radikal FPI bukanlah termasuk gerakan Islam-radikal-fundamentalis yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan Islam dan mencita-citakan berdirinya negara Islam. Akan tetapi, ia merupakan gerakan Islam-radikal-politik, yang menjadikan agama hanya sebagai kedok untuk menutupi kepentingan politik dan ekonomi para pemimpi…
Berisi tanya jawab tentang peraturan tentang syarat-syarat pendirian rumah ibadat yang terkait erat dengan peraturan bersama tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indoensia dan penetapan presiden tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dilengkapi dengan lampiran ke tiga peraturan tersebut.