Hakim ad hoc menggugat: catatan kritis pengadilan hubungan industrial

Berisi kumpulan tulisan para haki ad hoc PHI yang semuanya berasal dari serikat buruh. Merupakan manifestasi lebih lanjut dari upaya para hakim ad hoc melakukan reformasi dari dalam. Berisi pandangan terkait isu di PHI, secara konseptual maupun praktis, baik yang bersifat sistem maupun teknis, dan dari perspektif hakim maupun buruh. Juga beberapa persoalan terkait eksekusi yang sulit, PHI yang …

Siasat buruh di bawah represi: partisipasi dalam hubungan industrial di jaman…

Posisi buruh yang sangat strategis di satu pihak dan kebutuhan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, di pihak lain, telah menjadi faktor yang mudah menimbulkan ketegangan antara kalangan buruh dan pengusaha. Pemogokan buruh merupakan salah satu contoh dari ketegangan yang bersifat terbuka, dimana buruh menuntut adanya perhatian dan perbaikan dalam hubungan atau komdisi kerja, yang mungkin…

Hubungan perburuhan di sektor informal: permasalahan dan prospek

Tiga studi kasus yang dibahas dalam buku ini menunjukkan kerumitan antara relasi subkontrak, yang mewakili proses informalisasi, serta relasi produksi perikanan bagan, dan perkebunan teh rakyat, yang mewakili kondisi sektor informal yang sudah lama ada.

Melindungi hak pekerja membangun good corporate governance : solusi kemelut P…

Salah satu kasus yang ditangani oleh Subkomisi Ekosob Komnas HAM terkait dengan hak-hak pekerja adalah kasus pengrumahan karyawan PT Dirgantara Indonesia, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Kasus ini mendapat perhatian serius Komnas HAM, bukan saja karena serikat pekerja terbesar di perusahaan ini mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mereka alami tetapi jug…

Laporan akhir tim analisis dan evaluasi hukum tentang peranan Komnas Ham dala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

70 p.;lamp.;30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 LAP

Hukum Perburuhan, Desentralisasi dan Rekonstitusi Rezim Perburuhan Baru

Dalam tulisan ini disampaikan begaimana sesungguhnya dinamika relasi perburuhan di Indonesia terpengaruh oleh perburuhan rejim hukum perburuhan di Indonesia pasca Orde Baru 1998 dan pemberlakuan kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2000.

Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia = The Political Character of th…

Serikat Buruh bukanlah bagian dari sesuatu partai politik, apa yang dikerjakan oleh serikat buruh tak dapat dikerjakan oleh partai dan apa yang dijalankan partai bukanlah kewajiban serikat pekerja. tetapi ini tidak harus diartikan bahwa serikat pekerja dalam gerakannya harus bebas sama sekali dari gelombanga politik, atau lebih jauh lagi, bahwa setiap kaum buruh buta politik sama sekali tidak.

Sekadar Bekerja? Analisis UU No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisiha…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-25-4072-7

Deskripsi Fisik

32 halaman

Judul Seri

Discussion Paper No. 2, Mei 2004

No. Panggil

331.890 4 Sur s

Jurnal Perempuan no. 56: Menyoal buruh mengapa mereka dieksploitasi?

Edisi

No. 56, 2007

ISBN/ISSN

1410-153X

Deskripsi Fisik

165 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dasar-dasar Hukum Perburuhan

Masalah perburuhan dilihat dari sejarahnya sudah ada sejak zaman Belanda di mana pada masa itu buruh tidak lebih dari seorang budak yang diperlakukan sewenang-wenang dan hidup matinya seorang budak berada pada tangan majikan. Setelah zaman kemerdekaan, nasib buruh telah bertambah baik karena dibuatnya dan berkembangnya peraturan-peraturan yang mamuat perlindungan terhadap buruh seperti kesejaht…