Pemerintah pusat semestinya dapat memberikan legitimasi hukum dan politik bagi KKR Aceh untuk memperkuat status kelembagaannya di tingkat nasional, yang merupakan salah satu hasil dari kesepakatan damai yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. Pembentukan Peraturan Presiden (Perpres), atau bentuk kebijakan lainnya, yang dilengkapi dengan kebijakan khusus untuk pemenuhan hak atas pemulihan korban, akan mendorong efektivitas pelaksanaan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang menjadi mandat utama KKR Aceh. Di sisi lain, pemerintah Aceh sendiri perlu menyusun regulasi untuk memperjelas posisi dan struktur kelembagaan rekomendasi KKR Aceh termasuk regulasi untuk menindaklanjuti rekomendasi KKR Aceh dan menyediakan berbagai mekanisme pemulihan korban yang mungkin dibentuk di tingkat lokal.