Pada masa Eisenhower, AS berupaya mengubah arah politik Indonesia dan menggulingkan Sukarno yang cenderung sosialis. CIA secara diam-diam menyalurkan senjata untuk para jenderal yang melancarkan serangkaian pemberontakan regional. Selama Perang Dingin, tujuan utama bantuan AS kepada Indonesia bersifat politis: memperkuat kepemimpinan militer yang antikomunis karena AS amat mengkhawatirkan manuver Soviet. CIA terus menekan lebih jauh dengan menggelar aksi-aksi rahasia yang mendasari gerakan "kudeta" militer 1965 yang didukung pemerintahan Johnson.

Selain ingin menjadikan Indonesia antikomunis, Pemerintahan Kennedy dan Johnson berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi yang dikawal oleh militer. Kebijakan AS periode 1960-an ini muncul dari gagasan tentang modernisasi yang dikawal militer yang dikembangkan oleh para intelektual terkemuka dan para analis RAND Corporation. Mereka meyakini bahwa militer di negara dunia ketiga layak memegang tampuk kekuasaan karena militer merupakan instrumen paling efektif untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dan selanjutnya mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.

Washington terus mendukung pemerintahan otoriter di Indonesia, sekaligus bergantung pada kekuatan bersenjata sebagai penjamin stabilitas ekonomi dan politik negara itu. Kebijakan ini menentukan hubungan AS dengan Jakarta selama tiga puluh tahun kemudian dan amat memperngaruhi perjalanan sejarah Indonesia. Selain mengupas prosesserta dampak model pembangunan ekonomi otoritarian tersebut, Simpson juga memaparkan kekeliruan teori modernisasi militer yang menghambat upaya pencarian demokrasi serta pembangunan yang independen pasca-Perang Dingin, dan bahkan memperparah sebagian masalah utama Indonesia: korupsi, lemahnya masyarakat madani, impunitas, dan budaya kekerasan militer. (diambil dari http://www.goodreads.com/book/show/10304283-economists-with-guns)