Perpustakaan ELSAM

  • Beranda
  • Informasi
  • Layanan
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Anggaran Daerah untuk TNI: Ancaman bagi Kontrol Sipil terhadap Militer (Studi kasus pengadaan kapal oleh daerah)
Penanda Bagikan

Book

Anggaran Daerah untuk TNI: Ancaman bagi Kontrol Sipil terhadap Militer (Studi kasus pengadaan kapal oleh daerah)

Tim Imparsial - Nama Orang;

Pengelolaan anggaran pertahanan ini sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. KArena pada hakekatnya, fungsi pertahanan adalah fungsi penyediaan barang publik berupa terpeliharanya integritas bangsa serta terwujudnya rasa aman bagi rakyat untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Hibah dan bantuan yang langsung diberikan kepada TNI bisa membahayakan sistem pertahanan nasional. Perlu digarisbawahi bahwa kebijakan dan perencanaan pertahanan yang telah dibuat membawa konsekuensi pada pencapaian postur pertahanan dan susunan kekuatan (force structure). Hibah langsung yang hanya diputuskan sendiri oleh TNI dan pemberi hibah justru bisa (tidak selalu) bertentangan dengan garis kebijakan, strategi, dan perencanaan pertahanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, masalah yang senantiasa dimunculkan ketika berbicara tentang pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia adalah minimnya anggaran belanja pertahanan Indonesia. Ketidakmampuan negara untuk meningkatkan anggaran belanja ini seakan memberikan celah bagi TNI untuk secara mandiri mencari dana-dana khusus. Pasal 25 UU No. 3/2002 tentang Pertahanan NEgara secara tegas menyebutkan baha `seluruh pembiayaan pertahanan negara berasal dari APBN`, sehingga T NI harus tetap menjadi suatu institusi yang tergantung sepenuhnya pada keuangan negara. Regulasi ini tidak memungkinkan institusi dan prajurit TNI untuk mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN. Konsisi ini akan memungkinkan terbukanya peluang bagi penegakan prinsip supremasi sipil.


Ketersediaan
#
Elsam Library (Military) 355 ANG
1927-2007
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Seri Alternative Policy: Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia
No. Panggil
355 ANG
Penerbit
Jakarta : Imparsial., 2006
Deskripsi Fisik
xiv, 41 p.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-97695-13-2
Klasifikasi
355
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Military
Anggaran TNI/ABRI
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan ELSAM
  • Informasi
  • Layanan
  • Bantuan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan ELSAM menyimpan lebih dari 7.000 koleksi buku dengan beragam topik. Dikelola untuk menunjang pengembangan pengetahuan dan diskursus HAM di Indonesia, perpustakaan ELSAM terbuka untuk para mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum yang memerlukan sumber rujukan tentang HAM dan topik terkait. 

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2026 — Elsam Library

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?