Digital_Files

Perluasan Akses Publik Menuju Proses Politik Diliberatif

---

Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsl tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan 'nilai-nilai bersama' sebagai landasan untuk
menentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, orang
memiliki kebebasan individual relatifnya untrrk menentukan apa yarrg patut dan sesuai
bagi dirinya. Sementara, pada yang publik bingkai kebebasan idealnya dibangun sebagai
hasil kesepakatan bersama (yang mungkin tidak selalu utuh dan stabil) di antara pelaku
pelaku yang berpengetahuan dan berkcsadaran; suatu batas yang dibutuhkan agar kebebasan tersebut tidak terpisah dari tanogungjawab dan tersuruk menjadi ancaman bagi
esensi kebebasan itu sendiri. Wilayah publik selalu mengandaikan tanggungiawab
manusia dalam kerangka hubungannya dengan lingkungan. Pada dasarnya, setiap diri memang setara dan berhak atas kebebasan dasar tefientu I'ang dibutuhkan untuk menjaga, keberlangsungan kehidupan. Namun, bingkai kebebasan dibutuhkan agar hak satu pihak tidak tercederai oleh upaya pemenuhan hak pihak yang lain. Bingkai semacam itu pun idealnva tidak sernata mewakili nilai-nilai dominan yang menuntut suatu apropriasi sepihak. agar ia tidak berubah r.renjadi tekanan dominatif yang justru membatasi
kebebasan sosial.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

5333-2016

Penerbit

Jakarta : ELSAM., 2008

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar