Book

Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi

---

Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan aalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industry dalam negeri optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pengembangan perkebunan dilaksanakan mulai pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan menerapkan kultur teknis, modal, informasi, teknologi, dan manajemen perkebunan.
Langkah yang ditempuh Mahkamah Konstitusi ini merupakan suatu langkah re-intepretasi atas teks undang-undang yang diuji, mengingat apabila dirunut proses perumusan teksnya, pasal-pasal yang diintepretasikan ulang tersebut dirumuskan bahkan hamper tanpa diskusi dan perdebatan. Hal ini terlihat secara jelas apabila merujuk pada rekamanproses pembahasan UU perkebunan no 18/2004.
Upaya membaca ulang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam bagian lain dari buku ini berhasil menyelamatkan petani dan masyarakat local yang secara tidak proposional telah terlanggar Hak Asasinya karena penerapan pasal-pasal sanksi pidana yang terdapat dalam UU tersebut.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

338.1 MUT u

Penerbit

Jakarta : ELSAM, Sawit Watch, PILNET., 2012

Deskripsi Fisik

xx, 298 hal.; 21cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-8981-42-5

Klasifikasi

338.1

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Judicial review
Kebun dan perkebunan
Kriminalisasi petani

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar