Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.
Koalisi Kebijakan Partisipatif menjabarkan prinsip-prinsip pokok, sebagai pedoman dalam penyiapan dan pembahasan RUU dan Raperda
Daftar isi: Neo-liberalisme dan kebuasan swastanisasi; Privatisasi layanan dasar-ketika hidup diperdagangkan; privatisasi emas biru: standard setting, kasus dan kemungkinan terburuk; Bahaya privatisasi BUMN; Kita tidak akan pernah menjadi perekonomian liberal; Menimbang kembali cara pandang; Luruhnya eksistensi sektor formal, kasus privatisasi pasar inpres DKI Jakarta; memerangi korupsi kecil-k…
Diterbitkan atas kerjasama AusAid, YLBHI, PSHK dan IALDF buku panduan hukum ini dimaksudkan sebagai buku referensi dan tidak bermaksud untuk menggantikan peran-peran ahli di bidang hukum termasuk advokat.
Hubungan erat antara pemberdayaan hukum, keadilan dan pengentasan kemiskinan merupakan suatu hal yang mulai disadari oleh masyarakat Indonesia. Bertolak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan hukum dan keadilan mulai menguat. Hal ini berdasarkan pada keyakinan bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara sektor kead…
Buku ini ditujukan untuk merekam beberapa sudut gelap Indonesia yang pernah tersentuh oleh aktivitas dinas-dinas intelijen, juga untuk menghadirkan beberapa gagasan tentang pengaturan ideal dinas-dinas intelijen.
Modul paralegal ini ditujukan bagi mereka yang memberikan pelatihan paralegal kepada masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan untuk digunakan para mahasiswa.Materi yang disampaikan adalah materi teknis dan praktis meliputi aktivitas pencarian fakta; hukum acara pidana, dan publikasi.
Buku Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia ini merupakan dokumen terlengkap yang memuat: instrumen internasional yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan instrumen regional hak asasi manusia (region Eropa, Amerika dan Afrika). Pembaruan isi buku mencakup keberadaan Dewan Komisi Hak Asasi Manusia PBB--yang menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia. Buku ini disusun ke dalam 3 (…