Berisi 31 komentar umum hak sipil politik dan komentar umum 1-18 hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa komentar umum nomor 16 dan 17.
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diluncurkan pertama kali pada medio Mei 2011. Program yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menggunakan landasan hukum Perpres No. 32 Tahun 2011. Merujuk pada dokumen resmi MP3EI, proyek-proyek MP3EI akan berlangsung hingga tahun 2025, den…
Berisi: kerangka acuan diskusi perubahan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM; naskah akademis perubahan UU nomor 26 tahun 2000 (Komnas HAM, 2005); draft naskah pedoman pelaksanaan beracara pada pengadilan HAM (Mahkamah Agung, 2007); matriks masukan amandemen UU No. 26 tahun 2000.
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditetapkan pada 23 November 2000. UU ini dilahirkan dalam tenggat waktu tujuh bulan, waktu yang sangat singkat dan terkesan terburu-buru, sehingga didalmnya terkandung ketidakakuratan beberapa istilah dan pengertian yang dapat berdampak pada ketidakpastian penerapannya terutama dalam pengaturan hukum acara.
Berisi tentang laporan tahunan 2010 Komisi nasional hak asasi manusia RI