Komentar umum kovenan internasional: hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosi…

Berisi 31 komentar umum hak sipil politik dan komentar umum 1-18 hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa komentar umum nomor 16 dan 17.

Konsistensi Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Laporan Tahun 2011…

Edisi

Cet 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

060 KON

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 62 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

060 LAP

Laporan hasil penyelidikan kasus tindak kekerasan di Mapolres Manggarai tangg…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 326 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.31 LAP

Laporan penyelidikan kasus Bulukumba

Laporan penyelidikan mengenai konflik pertanahan yang disebabkan faktor struktural antara masyarakat adat Kajang Bulukumba Sulawesi Selatan dengan PT Lonsum yang akhirnya meletus pada 21 Juli 2003. Dalam rangkaian peristiwa itu terdapat banyak pelanggaran ham.Laporan ini berisi kronologi peristiwa, penyebab dan latar belakang serta rekomendasi dari Tim Penyelidik.

Inventarisasi dan perlindungan hak masyarakat hukum adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 97619 7 2

Deskripsi Fisik

141 p. ; indeks

Judul Seri

-

No. Panggil

306.08 INV

Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Terhadap Perempuan: Keputusan 4 Des…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-26-1446-6

Deskripsi Fisik

xxiv, 488 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.69 PEN

Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Vol 4 Tahun 2007

Edisi

Vol 4 Tahun 2007

ISBN/ISSN

1693-6027

Deskripsi Fisik

iv, 158 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Instrumen HAM Nasional

Berisi: UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM; UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan ethnic.

Kajian MP3EI dalam perspektif hak asasi manusia

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diluncurkan pertama kali pada medio Mei 2011. Program yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menggunakan landasan hukum Perpres No. 32 Tahun 2011. Merujuk pada dokumen resmi MP3EI, proyek-proyek MP3EI akan berlangsung hingga tahun 2025, den…