Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari ole…
Amicus Curiae Kasus (Sahabat Peradilan) Dalam Kasus Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana Perkara Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl di Pengadilan Negeri Pandeglang terkait Dugaan Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu/ Kelompok Berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan Penodaan Agama
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang Terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi
Seruan ‘berkelanjutan’ menjadi titik sentral yang selalu digaungkan dalam industri bisnis perkebunan dan minyak kelapa sawit. Keinginan industry ini untuk berbenah diri haruslah kita apresiasi, tentunya dalam bentuk perbaikan dari berbagai sektor hulu ke hilir, pelibatan berbagai stakeholder mulai lembaga pembiayaan, perusahaan perkebunan/petani minyak kelapa sawit (grower), prosesor (perus…
Keberadaan korporasi di Indonesia memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Korporasi menciptakan lapangan pekerjaan,menghasilkan produk barang maupun jasa, dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan para pemegang saham. Namun demikian, di sisi yang lain keberadaan korporasi juga memiliki dampak ya…
Materi Advokasi Litigasi adalah salah satu bahan ajar yang digunakan oleh ELSAM dalam kursus Pendidikan HAM Dasar untuk Pembela HAM
Tanggungjawab Negara pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya dilihat dari sejauhmana dokumen kebijakan telah merepre¬sentasikan komitmen Negara melalui penetapan program kerja berperspektif HAM. Performa, adaptabilitas, dan stabilitas dalam implementa¬si kebijakan merupakan salah satu kunci untuk melihat sejauhmana isu HAM telah direspons secara kritis oleh lembaga (UNDP, 201…
Pengambilan kebijakan publik berbasis HAM mengasumsikan pembentukan kebijakan didasar¬kan pada kebutuhan untuk memperkuat negara sebagai pengemban kewajiban (duty-bearers) un¬tuk melaksanakan kewajibannya. Di samping itu, kebijakan publik juga harus memberdayakan sub¬yek hak (rights holders), baik individu maupun kelompok agar mereka dapat menuntut hak-hak¬nya (Ljungman, 2005). Hal tersebut…
This position paper presents various violations of workers’ fundamental rights in palm oil plantations, particularly in large-scale plantations, that have been hidden from the state and public’s attention. This position paper urges the government to provide comprehensive protection for palm oil plantation workers and take responsibility to resolve the issues of fundamental labour rights …