Hasil pantauan dan kajian kinerja legislasi DPR selama tahun 2004-2009. Dalam lima tahun tersebut, 33,16% undang-undang (UU) yang dihasilkan adalah soal pemekaran wilayah; 9,84% soal pemerintahan; dan 8,81% soal hukum.-- Lampiran berisi daftar UU yang dihasilkan pada 2005-2009, dan daftar program legislasi nasional 2009-2014.
Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru dan perkembangan formulasi …
Catatan PSHK tentang kinerja legislasi DPR 2005
Posisiton Paper ini memfokuskan pembahasan kepada bab Kesusilaan dalam proses ini penulis melakukan advokasi untuk memberikan masukan substansi dan juga dorongan segera dilakukannya revisi terhadap KUHP dengan tetap mengakomodir pengalaman dan kepentingan perempuan.Dengan kondisi saat ini, perlu didorong untuk melakukan perubahan rumusan kejahatan perkosaan dan seksul dalm KUHP. RUU KUHP yang s…
Berdasarkan pengalaman ELSAM dalam kerja advokasi dan pelatihan hak asasi manusia, terdapat suatu kebutuhan mendesak untuk mendiseminasikan konsep-konsep dasar tentang hukum internasional dan hukum humaniter internasional bagi masyarakat secara keseluruhan dan bagi para penegak hukum secara khusus. Kedua bidang tersebut dinilai sangat berkait kelindan dengan hukum hak asasi manusia internasiona…