Gelombang protes anti-rasisme yang muncul di Papua pada Agustus sampai November 2019 yang lalu, telah membuka sudut pandang baru dalam penanganan masalah Papua, yang tak kunjung tuntas sampai saat ini. Merespon kondisi itu, seperti halnya pendekatan yang biasa digunakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia langsung secara keras menggunakan kekuatan aparat keamanannya, untuk menanggulangi situasi. Tak kurang dari 756 orang ditangkap secara paksa pasca-protes kolosal tersebut—puluhan di antaranya kemudian naik statusnya sebagai tahanan politik, lantaran dijerat dengan pasal makar (Tapol 2019). Respon keras dan militeristik tersebut juga melahirkan kekerasan secara fisik dan psikis terhadap Orang Asli Papua (OAP), yang hampir mustahil untuk dihitung angkanya secara pasti.