Dalam pelaksanaammya, proses amandemen UU Terorisme ternyata menyimpan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu hak-hak warga negara. Proses dan substansi perubahan UU Terorisme harus diperhatikan dan dikritisi secara luas, khususnya oleh masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan definisi terorisme ; dicantumkannya pidana mati, dan pencabutan kewarganegaraan dalam bentuk pidana.
Disamping substansi, satu isu penting yang juga muncul dalam pembahasan amandemen UU Terorisme adalah akses terhadap informasi dan data-data terkait RUU yang dibahas. Dalam laporan Monitoring ini menyajikan proses dan diskusi yang terjadi di DPR RI selama progres pembahasan amandemen UU Terorisme, termasuk di dalamnya isu-isu khusus yang terkait dan diperkirakan akan mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia di Indonesia.