Image of

Digital_Files

"Korporatisasi Negara" untuk Mengakses Hutang Luar Negeri Melalui PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)



Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah perusahaan yang berstatus “perusahaan swasta nasional” dan “praantara keuangan” yang bergerak di bidang Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan yang mengklaim memakai “praktik terbaik berdasarkan standar internasional …untuk perlindungan sosial dan lingkungan” dengan produk perusahaan berupa Produk Investasi dan Jasa Konsultasi.

Pendirian perusahaan ini, terjadi atas dorongan Bank Dunia terhadap pemerintah Indonesia melalui empat “Development Policy Loans” yang berjumlah pinjaman $AS850 juta dari tahun 2007 s/d 2010. Pemerintah Indonesia menggunakan dasar hukum Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-439/KM.10/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor : 100/2009 untuk mendirikan PT. IIF. Pada saat pendirian IIF, Bank Dunia, memberi pinjaman US$100 juta dan International Finance Corporation (IFC), Bank Pembangungan Asia (ADB) menjadi peminjam dan juga investor/pemegang saham dan DEG Jerman menjadi pemegang saham. Pada 2017, Bank Dunia meminjamkan US$ 200 juta kepada IIF dan ADB dilaporkan sedang mempersiapkan pinjaman tambahan sebesar US$ 100 juta.

PT. IIF dipimpin oleh Presiden Direktur Arisudono Soerono, beroperasi dengan komposisi kepemilikan saham (Share Ownership), sebagai berikut: PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) sebesar 30%, International Finance Corporation (IFC) (World Bank Group) sebesar 19,99%, Asian Development Bank (ADB) sebesar 19,99%, DEG – Deutsche Investitons – und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) sebesar 15,12%, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebesar 14,90%.

SMI sendiri didirikan atas dorongan Bank Dunia melalui Pinjaman Kebijakan Pembangunan (Development Policy Loans) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.010/2009 pada tanggal 26 Februari 2009 hampir pada saat yang sama IIF dibentuk dengan tugas khusus untuk mendukung agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia. PT. SMI kemudian dipercaya sebagai wakil pemerintah Indonesia untuk menandatangani Founders Agreement dengan Asian Develompent Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) dan Deutsche Investition und Entwicklungsgesellschaft mbH (DGE) sebagai langkah awal pembentukan perusahaan patungan dibidang pembiayaan infrastruktur.
Meski PT. SMI sebagai pemilik saham terbesar tetapi bukan pemilik saham mayoritas termasuk dalam hal pengambilan keputusan para pemegang saham. Artinya bahwa kendali perusahaan, bisa selalu berada pada kelompok pemberi pinjaman atau MDBs dan besar kemungkinan akan terus menerus diarahkan pada kondisi perusahaan yang selalu butuh pinjaman atau utang dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Artinya, dalam contoh kasus ini, PT. IIF sebagai perusahaan “swasta nasional” yang didirikan pemerintah Indonesia, kuat secara badan hukum yang berlaku di Indonesia tetapi lemah secara kepemilikian saham, kecuali jika PT. SMI menguasai saham sebesar 51%. Dasarnya perusahaan yang bersaham, pemegang saham adalah pemilik perusahaan dan juga sebagai pemilik dan/atau penentu kebijakan atas keberlanjutan perusahaan tersebut.

Kehadiran Bank Dunia, IFC dan Bank Pembangunan Asia serta pinjaman dari beberapa institusi keuangan global dalam struktur modal IIF menjadi kekuatan bagi IIF dalam mendukung kelancaran kegiatan usahanya.

IIF bertujuan menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia di samping tujuan lainnya, yakni meningkatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. IIF menyediakan produk fund based seperti pinjaman jangka panjang, produk non fund based seperti penjaminan serta layanan lainnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur.

Menurut Bank Dunia dan ADB, alasan penting untuk penanaman modal dan pinjaman terhadap PT IIF adalah karena dengan modal dari MDBs, IIF akan diharuskan menerapkan praktik terbaik berdasarkan standar internasional untuk perlindungan sosial dan lingkungan. Tetapi di lapangan tidak demikian kenyataannya, bahkan terbukti bahwa proyek-proyek IIF melanggar secara langsung syarat perlindungan sosial dan lingkungan.

Keterangan mendetail tentang IIF terkait Pencatatan di Bursa Saham, Kode Saham, Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan Jaringan Usaha, belum ditemukan, termasuk di dalam laporan tahunan (annual report) IIF tahun 2016. Untuk kategori, IIF masuk dalam kategori Private Keuangan Non Listed (PKNL).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai prinsip “good corporate governance” dan sepertinya IIF masih jauh untuk mencapai standard itu. Menurut OJK, yang menyelenggarakan gelaran Annual Report Award (ARA) untuk mendorong agar perusahaan menerapkan prinsip good corporate governance (GCG), ada 8 (delapan) kriteria kualitas informasi dalam laporan tahunan khususnya menyangkut aspek transparansi dan GCG termasuk Ikhitisar data keuangan penting 5%, laporan dewan komisaris dan direksi 3%, profil perusahaan 8%, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja 22% kemudian GCG 35%, informasi keuangan 20% dan lainnya 5%.

Simpulannya adalah, PT. IIF belum masuk dalam kelompok perusahaan swasta berkategori Private Keuangan Non Listed (PKNL) yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan baik, termasuk dalam hal keterbukaan informasi. Meski tiap tahunnya mempublikasikan laporan tahunan (terakhir Annual Report Tahun 2016) tetapi belum memenuhi kualifikasi atau standar annual report yang patut diberikan penghargaan oleh OJK.


Ketersediaan

5534-20185534-2018Elsam LibraryTersedia

Detail Information

Judul Seri
-
No. Panggil
5534-2018
Penerbit Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Other version/related

No other version available


Lampiran Berkas



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this