Image of Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM

Digital_Files

Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM



Keberadaan korporasi di Indonesia memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Korporasi menciptakan lapangan pekerjaan,menghasilkan produk barang maupun jasa, dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan para pemegang saham. Namun demikian, di sisi yang lain

keberadaan korporasi juga memiliki dampak yang merugikan masyarakat secara luas maupun individu. Pencemaran dan kerusakan lingkungan, produksi barang dan layanan jasa yang merugikan konsumen, penggusuran, konflik sumber daya alam memperlihatkan adanya konflik antara bisnis dan hak asasi manusia (HAM). Seiring dengan menguatnya peran korporasi dalam era globalisasi ekonomi, korporasi juga bertanggung jawab untuk menghormati HAMkarena keberadaannya berpotensi melanggar HAM.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM yang telah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB pada 2011 merupakan instrumen hukum internasional yang inovatif yang bertujuan untuk menempatkan korporasi sebagai aktor baru untuk mengemban peran untuk bertanggung jawab dalam pemajuan HAM.

Seiring dengan tujuan ini, Prinsip-Prinsip Panduan PBB juga melandasi konvergensi standar pengaturan mengenai relasi bisnis dan HAM.1 Lebih jauh, John Ruggie menyatakan bahwa kontribusi normatif Prinsip-Prinsip Panduan tidak terletak pada penciptaan kewajiban hukum internasional baru, namun pada upaya mengelaborasi implikasi dari standar dan praktik negara dan bisnis yang ada, mengintegrasikan relasi tersebut dalam satu dokumen yang koherens dan komprehensif, dan mengidentifikasi upaya negara untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam konteks bisnis.2 Dengan kata lain,Prinsip-Prinsip Panduan PBB bertujuan untuk menjadi standar yang diakui secara internasional tentang bisnis dan HAM bagi negara dan perusahaan.

Di bawah Prinsip-Prinsip Panduan negara berkewajiban untuk melindungi pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari terjadinya atau terlibat terhadap dampak yang merugikan HAM dan berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, jasa, atau hubungan bisnis mereka.


Ketersediaan

5516-20175516-2017Elsam LibraryTersedia

Detail Information

Judul Seri
-
No. Panggil
5516-2017
Penerbit ELSAM dan Komnas HAM : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
RAN Bisnis dan HAM
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Other version/related

No other version available


Lampiran Berkas



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this