Benarkah RUU Perkelapasawitan dibentuk untuk melindungi kepentingan nasional? Melindungi ‘kepentingan nasional’ adalah argumen utama yang terus-menerus digaungkan oleh kelompok pendukung RUU Perkelapasawitan. 4 Fakta menunjukan bahwa kepentingan utama yang bermaksud dilindungi oleh RUU ini adalah kepentingan segelintir orang terkaya di negeri ini, yakni korporasi penguasa industri sawit. Saat ini, shareholder atau pemegang saham perkelapasawitan terbesar di Indonesia adalah Malaysia, diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Bermuda, Brazil, Kanada, Prancis, dan Belanda. Bond-holder atau pemegang surat hutang/obligasi terbesar adalah Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Inggris, Prancis, Denmark, Jerman, Jepang, dan Italia. Sementara itu, pemberi pinjaman terbesar di industri ini adalah Malaysia, Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Jerman. Berdasarkan fakta sederhana tersebut, sangat jelas bahwa jika RUU ini lolos menjadi UU, yang paling diuntungkan adalah justru kepentingan nasional Malaysia, Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan negara-negara penguasa modal sawit lainnya. 5 Fakta selanjutnya memperkuat dugaan tersebut. Lima pemilik perkebunan sawit swasta terbesar di Indonesia adalah Sinar Mas Group, Salim Group, Jardine Metheson Group, Wilmar Grup, dan Surya Dumai Group. Perusahaan-perusahaan ini sekaligus pemegang land bank atau persediaan lahan yang paling luas di Indonesia. Artinya, dengan RUU Perkelapasawitan ini, Indonesia sesungguhnya sedang dijadikan “bancakan” negara-negara lain karena menurut RUU ini, pemerintah Indonesia harus membiayai atau memfasilitasi seluruh tahapan usaha perkelapasawitan milik korporasi (Pasal 18)