Hak asasai manusia (HAM) menjadi topik yang cukup hangat diperdebatkan, baik di tingkat elit maupuan khalayak umumnya, selama proses Pemilihan Umum 2014, khususnya pada saat penyelenggeraan Pemilu Presiden 2014. Ini menandakan, HAM telah menjadi isu yang tak-lagi terpisahkan dalam kehidupan poitik kita sehari-hari. Publik mulai terbiasa untuk memberikan penilaian terhadap partai politik maupun kandidat yang ikut berkontestasi dengan menggunakan parameter hak asasi. Mereka dilihat rekam jejaknya sekaligus dinilai sejauhmana janji dan komitmennya pada HAM. Meski jika ditelusuri lebih jauh, penilain dengan standar hak asasi ini, mungkin belum memiliki pengaruh yang mayoritas dalam menentukan ketertarikan dan pilihan politik para pemilih pada kandidat yang dipilihnya. Akan tetapi, ini bukan berarti HAM berada pada posisi minor dalam politik kenegaraan kita hari ini, melainkan HAM telah menjadi politik itu sendiri, yang tidak lagi sekadar memberi sandaran moral semata-mata (Ignatieff, 2000) (Knippers, 2009).

Bersandar pada parameter di atas, dua pasangan kandidat calon presiden dan wakil presiden dinilai rekam jejak dan komitmennya pada HAM, utamanya dengan melihat pada visi misi pemerintahan yang ditawarkannya. Kandidat terpilih, Jokowi-JK, dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK memberikan penjelasan dan penegasan yang cukup mendetail, mengenai agenda hak asasi manusia mereka. Penekanannya pada ‘negara hadir’ termasuk dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Bahkan secara khusus, pemerintahan ini memberikan janji perlindungan bagi kelompok marjinal, dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang selama ini telah menjadi ganjalan bagi bangsa. Janji dan komitmen politik tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen resmi kenegaraan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang disahkan dengan Perpres 2/2015.

Namun demikian, dalam masa awal pemerintahan Jokowi-JK, publik seperti dikelabuhi janji politik pemerintah terpilih