ELSAM melaksanakan penelitian berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi isuisu hak asasi manusia yang terkait dengan pengembangan destinasi Bali Baru, khususnya pada destinasi wisata: (1) Danau Toba, Sumatera Utara; (2) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; (3) Candi Borobudur, Jawa Tengah; dan (4) Kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, pada November – Desember 2019. Hasil penelitian…
There are 23 (twenty three) countries that have developed and approved NAPs on Business and Human Rights to implement the UN Guiding Principles.2 One of the main functions of the NAP is to provide strong coordination and coherence within the government on the spectrum of policies related to business and human rights. Policy coherence is essential to ensure effective design and implementation of…
Pengesahan ini berlangsung setelah Perwakilan Khusus PBB John Ruggie menyelesaikan dan menghasilkan, dengan dukungan yang besar dari semua negara anggota PBB, standar global untuk bisnis dan hak asasi manusia. Pengesahan Prinsip Panduan ini tidak dapat dilepaskan dari kerja keras selama hampir enam tahun Perwakilan Khusus PBB, John Ruggie, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2…
Pada Februari 2018 Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)[1] menerbitkan rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023. Rasionalitas yang mendasari penyusunan rencana aksi nasional karena nilai strategis kelapa sawit dalam mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi yang lain, sektor perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan untuk melaksan…
Panduan OECD untuk perusahaan-perusahaan Multinasional berisi rekomendasi-rekomendasi yang ditunjukkan oleh pemerintah-pemerintah kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di dalam atau dari negara-negara anggota. Panduan ini menyediakan prinsip-prinsip dan standar-standar yang tidak mengikat untuk mewujudkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam konteks global selaras d…
Penugasan PT. Pertamina untuk mengelola Bahan Bakar Nabati melalui program B20 berbasis minyak sawit tersebut, mengemukan isu pembangunan berkelanjutan (sustainability issues) yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia (human rights issues). Oleh karenanya, untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia tersebut, terutama dalam memastika…
Dalam konteks pelaksanaan program mandatori B20, sejumlah kebijakan telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung program biodiesel dengan menggunakan bahan dasar sawit atau dikenal program mandatori Biodiesel 20% atau B20. Bahkan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam pengembangan program biodiesel tersebut, kini statusnya telah ditingkatkan menjadi B30 per 1 Januari 2020. Namun,…
Semakin maraknya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berinisiatif untuk merumuskan Prinsipprinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs). UNGPs kemudian diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 tahun 2011. Prinsip panduan …
Globalisasi telah mendorong sejumlah perubahan dalam organisasi tata kelola (governance) di dunia kontemporer. Teritorialisme sebagai kerangka ruang sosial sangat erat terkait dengan statisme sebagai model regulasi yang kini telah mengalami pergeseran dari statisme dalam tata kelola menuju regulasi dengan cara polisentris. Statisme mengacu pada suatu kondisi tata kelola yang dapat disetarakan d…
Pertumbuhan ekonomi dan globalisasi yang maju pesat tiga dekade terakhir ini, telah menjadikan Transnational Corporations (TNC) dan Multi National Corporations (MNC) sebagai entitas yang mampu melampaui perekonomian banyak negara. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran TNC/MNC dalam percaturan ekonomi dunia. Studi-studi memperkirakan bahwa TNC/MNC pada saat ini menyusun sepertiga hingga seten…