Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan aalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industry dalam negeri optimalisasi pengelolaan sumb…
Pelaku ekonomi di Indonesia pada dasarnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan perundang-undangan maupun kedudukan institusinya. KIta mengenal mulai dari usaha perorangan, badan usaha hingga korporasi yang mampu melampui dan mempengaruhi kekuasaan negara. Dalam tinjauan HAM, eksistensi dan ekspansi korporasi dapat berkontribusi untuk kesejahteraan ekonomi dan lapang…
Laporan mengenai “Jejak PIL-Net di Karang Mendapo” merupakan salah satu potret mengenai pembelaan dan kontribusi PIL-Net terhadap hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan korporasi perkebunan di Sarolangun, Jambi. Dalam kasus ini, PILNET mencoba menggali berbagai inisiatif dan mekanisme yang dapat digunakan dalam melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang berkonflik dengan korporasi. …
Pemuda dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak pernah dapat dipisahkan. Berbagai peristiwa politik yang pada dasarnya adalah perjuangan untuk menegakkan HAM dimotori oleh pemuda. Sumpah Pemuda 1928 merupakan gerakan pemuda yang memperjuangkan hak untuk menentukan diri sendiri serta melepaskan diri dari kolonialisme. Gerakan mahasiswa dalam peristiwa Malari 1974 adalah gugatan terhadap absennya penjam…
Pengantar: Dr. Donny Gahral Adian.
Buku ini menguraikan ranah kerja LPSK dalam konteks perlindungan terhadap whistleblower dalam konteks hukum pidana dan dalam konteks sistem pelaporan untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan dan perusahaan. Buku ini juga mengulas perkembangan baru mengenai whistleblower, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi p…
Dasar legalitas perencanaan pembangunan mensyaratkan adanya partisipasi warga. Buku ini merupakan hasil penelitian tentang partisipasi warga/publik terkait dengan perencanaan anggaran pembangunan yang dilakukan di empat wilayah: Kabupaten Serang, Kabupaten Poso, Kota Balikpapan, dan Kota Banda Aceh pada tahun 2010.
Terbitnya buku ini, merupakan awalan dari pekerjaan panjang untuk memantau sejauhmana DPR menggunakan hak asasi manusia sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan seluruh fungsi dan kewenangannya. Pekerjaan ini diharapkan akan dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga pada saatnya dapat dipastikan DPR akan menjadikan hak asasi manusia sebagai pondasi dan paradigma dalam setia…